JAUHARI samalanga

Beranda » ARTIKEL » Masa Belanda Lebih Menghargai Seni Aceh

Masa Belanda Lebih Menghargai Seni Aceh

Oleh: Jauhari Samalanga

kertas biolaDengarlah lagu kucipta
Gubahan mesra dan manja
Sebagai ganti diri
Bersama kan berbakti
Untuk ibu pertiwi
Kakanda di Medan perang
Adinda di medan seni
Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti
Semoga tabah hati
Majulah tegar dan manja
Jangan tunggu diri
Dinda mohon do’a restumu
Rela sehidup semati
Bersamamu perwiraku…

Sepenggal lirik berjudul ‘Perwiraku’ karya Allahyarham P . Ramlee, penyanyi asal Malaysia, termasuk satu diantara lainnya karya yang dilarang untuk diputar di Aceh ketika Soekarno mengikrarkan ‘Ganyang Malaysia’. Namun, masyarakat tidak perduli, secara diam-diam lagu-lagu nya tetap didengar lewat Radio Malaka, kendati rakyat tahu risiko berat akan menimpanya apabila tertangkap oleh Tentara Indonesia yang sedang melakukan patroli.

Bagi rakyat Aceh, P Ramli adalah penyanyi yang punya suara merdu. Sehingga di Aceh banyak pengagumnya, terutama kalangan perempuan, disamping memang sebagian rakyat menganggapnya sebagai orang Aceh yang sukses di Malaysia, dan bukan cuma sukses sebagai penyanyi terkenal, tetapi juga merupakan salah seorang tokoh yang memiliki hubungan kuat dengan berdirinya negara bernama ‘malaysia’. Pertanyaannya sekarang, apakah lagu-lagu P. Ramlee termasuk lagu yang mempengaruhi semangat rakyat Aceh? Jawabnya tidak!!! Persoalannya cuma seputar bagaimana kita membenci ‘Malaysia’, dan syukurnya rakyat Aceh tidak terprovokasi lantaran Aceh dan Malaysia punya kaitan emosioal sosial budaya yang tak terpisahkan sampai sekarang ini. Artinya, ini membuktikan bahwa dengan jelas secara alamiah masyarakat tergiring pada pembelajaran kekerasan.

Peristiwa itu tentu saja terjadi setelah Indonesia merdeka, dimana Rakyat baru memulai memahami nasionalisme. Namun tidak terputus sampai disitu, masih sederet masalah lain seperti meletusnya peristiwa DI/TII yang selanjutnya diteruskan dengan peristiwa G-30 S PKI yang menyebabkan banyak ruang untuk berkesenian tidak berfungsi maksimal, dan disana banyak karya-karya seni tidak mendapat apresiasi dengan baik sehingga tidak sedikit karya-karya seni lahir tanpa dibekali dokumentasi yang baik, sehingga seni tidak menjadi buah karya yang memiliki konstribusi dalam perubahan-perubahan dan perjalanan sejarah Indonesia yang terus bergerak.

Pada orde lama itu, kesenian Aceh benar-benar tidak bernyawa, sehingga pada era orde baru kesenian yang terangkat justru karya-karya lama, dan seni sastra yang terbilang kuat di bumi Serambi Mekkah hilang perlahan, dan yang bertahan justru tariannya. Kalau kita bisa jujur dengan kondisi zaman, barangkali terlalu banyak masalah yang harus ditempuh seniman Aceh. Pada era 50-an hingga 80-an yang populer di Aceh adalah pelarangan oleh ulama terhadap seni-seni yang dianggap hura-hura seperti tarian. Dalam hal ini Seudati salah satu korban pelarangan itu. Namun, lantaran seudati sudah menjadi kesenian yang amat merakyat, maka kendati dilarang dia tetap terus dimainkan oleh senimannya, sehingga kesenian khas Aceh inipun dapat dipertahankan sampai sekarang.

Kalau kita mau melihat kesenian Aceh secara jernih, barangkali tipe kajiannya harus dilakukan terbalik. Misalnya saja bagaimana menjadikan kesenian yang dilarang sebagai kesenian yang subur dan lebih prospektif sebagai kesenian masa depan yang cerah. Dan, kalau kita mau jujur lagi, menilai perkembangan kesenian Aceh harus melompati masa Indonesia merdeka, lantaran pada masa itu, tidak ada kesenian atau karya-karya lahir sebagai karya masa depan karena tidak terbungkusnya kesenian itu sebagai sebuah apresiasi yang berarti bagi negeri, seperti kealpaan negara melakukan pendokumentasian karya seni yang lahir pada masa itu, kecuali dari senimannya, tanpa inisiatif negara untuk mencipta sejarahnya.

Jadi problema kesenian Aceh tetap sejalan dengan problema sejarah lainnya di Aceh, seperti masa kejayaan kesultanan Aceh dan Islam. Sehingga sekarang Aceh banyak dikritik sebagai daerah yang terlalu terlena dengan sejarahnya, barangkali itu sebuah penilaian yang lurus karena disegala sisi Aceh cuma jaya pada sejarahnya, termasuk kejayaan karya-karya seninya.

Sebelum Indonesia merdeka, dimana seluruh daerah di Indonesia masih berperang melawan Belanda, seniman justru berpariasi dalam melahirkan karya-karyanya. Pada masa itu, atau lebih kita kenal pada masa perang Aceh, banyak seniman besar terlahir ikut bersama-sama rakyat melawan kaum penjajah. Hikayat tumbuh dimana-mana untuk mengobarkan semangat melawan penjajahan Belanda seperti lahirnya Hikayat Prang Sabii dan hikayat Prang Gompeni. Hikayat Prang Sabii terbilang sebuah karya yang paling ampuh serta cukup diperhitungkan Belanda karena Hikayat itu dapat mengobarkan semangat perlawanan rakyat.

Sejak itulah, sadar atau tidak, syair-syair di Aceh berubah wujud menjadi syair yang menyalin fakta dimana didalamnya terkandung logika ‘harus melawan’ bila terjadi penindasan.

Menyadari kekuatan syair-syair hikayat yang lahir itu, lantas Belanda ada seleksi untuk itu. Namun yang dilakukan Belanda tidak brutal, dan lebih pada upaya pendekatan terhadap seniman-senimannya, seperti pendekatan yang dilakukan pada seniman Abdul Karim atau yang lebih dikenal dengan nama Do Karim yang menulis Hikayat Prang Gompeni. Pendekatan yang dilakukan itu semata-mata untuk merubah pola pandang seniman terhadap pendudukan Belanda di Aceh, namun upaya itu tidak berhasil lantaran seniman tidak bisa di setir dan senantiasa hidup harus terlepas dari tekanan apapun. Akhirnya, langkah yang ditempuh Belanda selanjutnya adalah menjauhkan Do Karim dari upayanya membaca hikayat itu, dan memberikan ruang yang lumayan untuk Do Karim agar tetap dekat dengan Belanda, termasuk bagaimana Belanda terlihat menyeganinya, sehingga setiap kali Belanda bertemu Do Karim, mereka tampak ketakutan dan Do Karim pun mendapat layanan plus karenanya.

Kita baru terasa sekarang apabila apresiasi Belanda terhadap karya-karya seniman Aceh cukup luar biasa, banyak karya-karya besar seniman Aceh tercatat dan diberikan ruang khusus dalam pendokumentasiannya, sehingga generasi Aceh sekarang lebih banyak mengenal karya senimannya karena pendokumentasian Belanda tadi, bahkan sampai sekarang kebutuhan detail tentang Aceh, hanya ada di Belanda pula.

Pada masa sebelum Belanda menginjakan kakinya di bumi Serambi Mekkah, seniman Aceh sangat berperan dalam mengembangkan Islam. Seniman pada era itu sangat kuat dengan karya-karya syairnya karena ketika itu syair menjadi penting dalam menyampaikan pesan-pesan agama lantaran kebutuhan saat itu memang berkaitan langsung dengan syiar Islam. Itu pula sebabnya seniman atau pujangga di zaman itu sangat dekat–atau bahkan kerap seniman menjadi ulama dan sufi.

Karya-karya besar yang lahirpun akhirnya terlihat tanpa tekanan, yang terjadi justru terciptanya konpetiter dalam karya. Kecurigaan yang muncul bukan dilatar belakangi sikap politik kondisi masa itu, melainkan tertuju pada sensitifitas menghayati syair-syair yang tercipta. Kondisi itu muncul akibat seniman memang memiliki pengaruh dan sekaligus mempunyai pengikut agamais.

Kalaupun ada konflik berlangsung, semua gara-gara adanya sensitifitas dalam menghayati syair. Seniman yang pertama kali karyanya dilarang dan sekaligus dimusnahkan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah seorang sufi besar Hamzah Fansuri (1607-1636). Pelarangan dan pemusnhan itu berawal dari kehadiran seorang ulama dari Ranir India bernama Nuruddin, yang sekarang dikenal dengan nama Nuruddin Arraniri. Sebagai ulama ortodoks, Nuruddin tidak menyukai ajaran Tasawuf Hamzah Fansuri. Hanya dalam tempo singkat Nuruddin dapat mempengaruhi Sultan untuk melakukan pemusnahan ajaran-ajaran Hamzah Fansuri, sehingga seorang tokoh pribumi — seperti yang ditulis Abdul Hadi WM — dengan mudah dapat disingkirkan oleh seorang pendatang. Dengan demikian penyingkiran terhadap Hamzah Fansuri, yang diikuti pengejaran terhadap dirinya dan para pengikut-pengikutnya, serta pembakaran terhadap karyanya lebih merupakan peristiwa politik. Menurut Abdul Hadi WM, tidakkah apa yang dia alami Hamzah Fansuri serupa dengan yang dialami Al-Hallaj, yang hukuman matinya lebih merupakan peristiwa politik?

Peristiwa yang dialami Hamzah Fansuri tadi telah menggiringnya sebagai seniman dan ulama besar, lantaran sampai sekarang belum ada peresepsi yang menyebutkan ajaran-ajaran Hamzah sesat, tetapi justru peristiwa itu telah mengangkat namanya menjadi terkenal dan sebagian salinan karya-karyanya berhasil diselamatkan oleh pengikut-pengikutnya, walau pada masa itu tersirat upaya untuk menghilangkan sejarah Hamzah Fansuri, namun gagal, yang terjadi kemudian Hamzah lebih dikenal sebagai sufi yang besar yang pengaruhnya mencakup seluruh nusantara, dan sekarang dia digelari sebagai ‘Pemersatu Melayu Dunia’.

Ada banyak peristiwa terjadi di Aceh. Kesimpulan sementara dapat dikatakan sebagai perjalanan priodesasi yang memisahkan zaman sebelum Indonesia Merdeka atau dimasa pemerintahan Sultan, masa penjahan dan setelah Indonesia merdeka. Tahapan setelah Indonesia merdeka dialami dalam beberapa masa, yaitu Orde lama, orde baru, dan reformasi. Ketiga orde ini benar-benar telah melenyapkan banyak sejarah kesenian Aceh, lantaran ruang untuk berkesenian memang dipersempit pula. Tetapi, ada yang perlu digarisbawahi bahwa satu kondisi yang menjadikan karya-karya menjadi sama di Aceh adalah kepekaan syair dan karya yang lahir lebih kepada pendekatan kemanusiaan dan sosial, dan selama kedua persoalan itu masih dibahas, tentu ada masalah yang sedang berlangsung.

PELARANGAN KINI

Masalah pelarangan terhadap karangan seni memang bukan masalah baru di Aceh. Seperti telah dibahas bahwa pelarangan memang terjadi disepanjang sejarah Aceh, hingga akhirnya sampai pada masa berlangsungnya Darurat Muliter di Aceh. Ini sangat ironis, karena selalu muncul upaya pelarangan tanpa dengan bekal yang cukup, misalnya dilakukan pelarang tapi tidak tertulis, dan ditujukan untuk misi apa. Kalau cuma sekedar sebagai ‘ketakutan’ akan mempengaruhi semangat, itu sebuah keterbelakangan kita melihat bagaimana karya seni itu dibungkus.

Memang sejauh ini belum tergambar dengan jelas apakah TNI, dalam hal ini PDMD, telah melarang beberapa produk kaset dan Video Compac Disc (VCD) yang beredar di Aceh. Menurut beberapa rekan produser di Aceh, PDMD hanya meminta apabila ada hal-hal yang dapat memperuncing persoalan Aceh, sebaiknya dihilangkan dulu. Namanya juga daerah darurat militer, segalanya harus dilihat sebagai kondisi ‘darurat’, nanti begitu masa darurat selesai kaset-kaset itu boleh diedarkan kembali.

Tetapi karena itu berlangsung di Aceh, sepatah kata yang keluar dari militer akan diartikan macam-macam, seperti permintaan PDMD kepada para produser untuk menarik album lagu mereka karena mengandung unsur propaganda misalnya, tentu itu akan diterjemahkan sebagai pelarangan, karena berdasarkan pengalaman, kalau tidak dilakukan akan ada pemaksaan, dan dari pada bermasalah lebih baik himbauan itupun dilaksanakan.

Menurut saya, kondisi ini sebenarnya jauh lebih baik karena ada dialog tercipta. Ini artinya, disana sedang berlangsung upaya yang dapat mencapai kesepakatan antara PDMD, seniman, produser dan produsen. Kalaulah itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ini yang lebih membuka peluang akan terjadi pembredelan besar terhadap hasil karya seni di Aceh. Untungnya, belum sejauh itu, TNI masih mentolerir pada karya seni.

Masa DOM dan pasca DOM dulu, pelarangan tidak diawali dengan dialog, karena disana ada kesewenangan yang membuat rakyat lemah. Seperti pada tahun 2001 lampau misalnya, product kaset nyawoung yang saat itu laris di Aceh mengalami hal yang sangat menakutkan, karena ada beberapa toko kaset di wilayah pedalaman Aceh Tengah, Pidie dan Aceh Utara diobrak-abrik dan kaset-kaset Aceh yang ada dijual disana diambil lantas dibakar. Pengakuan dari beberapa saksi mata saat itu menyebutkan, toko kaset itu dihampiri oleh beberapa truk tronton dan langsung menyita kaset-kaset Aceh yang ada di dalamnya, dan bukan cuma disita tetapi juga dibakar. Menurut beberapa sumber waktu itu, tujuan utamanya adalah kaset Nyawoung, karena dianggap lagu-lagunya terlalu ‘Aceh’. Tetapi disisi lain, banyak juga aparat yang ditugasi di Aceh berbuat hal terbalik, justru sebagian dari mereka menjadikan kaset Aceh sebagai ‘oleh-oleh’ atau suvenir yang menandakan mereka pernah bertugas di Aceh

Tetapi apapun bentuknya, yang pasti kalau karya seni sudah diusik tentu ada sebabnya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya setiap karya seni yang dihambat justru punya potensi menjadi karya besar. Kalau itu terjadi, maka tidak heran apabila karya-karya akan terus lahir ada atau tanpa ada larangan dari pihak manapun.

Saya termasuk yang tertarik dengan ulasan salah seorang penyanyi Aceh yang sekarang memang sedang top-topnya di Aceh, seniman hanya punya kekayaan dari apa yang dia ciptakan saja. Dan itu akan terus menjadi kenangan sepanjang dunia ada. Berbeda dengan orang kaya yang meninggalkan harta tanah atau benda lainnya, dia akan hilang dalam sesaat. Inilah akhirnya yang menjadikan seniman tidak akan berhenti bekerja, dilarang ataupun tidak dilarang, karya itu akan lahir, tidak pada masa sekarang maka dia akan dikenang pada masa mendatang.

Penggambaran itu lebih kepada nasib yang sekarang lagi menimpa Aceh, banyak karya-karya lahir dari masa lalu, dan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi penguasa pada masa sekarang. Hebatnya, arah karya seni yang lahir di Aceh di masa lalu dengan Aceh dimasa sekarang juga ada kemiripan, yaitu lebih kepada pemantauan dari potret kehidupan masyarakat. Yang membedakannya cuma pada kejelian pasar, Kalau dahulu karya-karya yang lahir tanpa melihat pasar sebagai arah yang dituju, sekarang bagaimana karya dilahirkan sesuai dengan selera pasar. Yang membikin kondisinya sama adalah kemiripan cara mereka mengangkat persoalan yang lebih kepada masalah kemanusiaan, dan ini tidak dapat kita pungkiri bahwa kondisi Aceh sepanjang waktu bergelut dengan persoalan kemanusiaan.

Jadi, ketika PDMD mengeluarkan kebijakan untuk menarik semua kaset dan VCD yang menyentuh ke persoalan itu, kitapun tidak terkejut. Yang membikin kita tersentak justru pada sinyal larangannya yang sudah pasti akan menjadikan masalah seni menjadi besar, dan lirik yang ingin diketahuipun menjadi terekpose di media masa. Semestinya, kebijakan itu tidak perlu, karena kebutuhan seni adalah ruang yang besar untuk dapat terus berkarya, seperti penyediaan panggung-panggung yang cukup untuk seniman berekpresi, ini sekaligus akan menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan tentara beroperasi di Aceh, dimana kondisi karya yang semula lebih kepada persoalan kemanusiaan, menjadi hal yang lebih manusiawi, misalnya dengan menciptkan kondisi paling aman pada rakyat yang selanjutnya dengan sendrinnya akan terespon oleh seniman untuk membuahkan karya yang bercerita diluar kemanusiaan. Kondisi itulah seharusnya yang musti ditempuh tentara, membuktikan bahwa Aceh benar-benar telah kondusif.

Hal itu bisa kita temui pada lagu-lagu Aceh pada era 80-an dimana kaset yang beredar tidak menyinggung masalah kekerasan, tetapi lebih menguat pada persoalan sosial. Misalnya saja.
Pada awal industri musik berkembang di Aceh sekitar tahun 1984, lagu-lagu yang tercipta justru kritik sosial dan moral, bukan pada penindasan. Lihat saja lagu Jen Jen Jok yang dinyanyikan A Bakar Ar, sebagai dimulai industri di Aceh lebih pada masalah moral. Contoh Liricnya berbunyi;

Jen Jen Jok, Jen inong ka paneuh ouh
Jen Jen jeok jen Agam Ka panyang ouh……

Artinya;
Jin Jin Jok (=ijok) jin perempuan berambut pendek
jin jin jok jin laki-laki berambut panjang…..

Kondisi lagu tersebut memang diciptakan ketika Aceh damai, DOMK belum diberlakukan, dan rakyat bisa dengan bebas berlalu lalang, bekerja dan berdagang. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, justru apapbila ada kematian manusia satu orang saja, maka kabarnya akan cepat tersiar dan pelayatpun datang dari pelosok-pelosok kampung terdekat. Sehingga, sangat jauh lirik bercerita soal kekekaran.

Jadi, kalau tetap pada kebijakan pelarangan tentunya sejarah akan terulang di Aceh, dimana dengan jelas-jelas sudah membuktikan bahwa pada masa kolonial belanda dulu perlakukan terhadap seniman jauh lebih manusiawi dan yang akhirnya tercatat pula ke seluruh dunia bahwa Belandalah yang punya kepedulian membuat catatan pendokumentasian pada karya-karya di Aceh. Berbeda dengan sekarang dimana kesalahan yang dilakukan pemerintah salahsatnya terletak pada ketidakpedulian pemerintah terhadap seni-seni syair yang lahir di Aceh, itu pula yang menjadikan Belanda lebih unggul dalam menghargai Aceh.

Jauhari Samalanga adalah Penggiat Seni Aceh
Dimuat Acehkita.com, 22 November 2003


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: